Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendesak pemerintah kota untuk segera menertibkan para pedagang sayur yang menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan. Kondisi ini telah menyebabkan kemacetan parah dan mengganggu kenyamanan para pengguna jalan di jalur utama perdagangan tersebut. Bahkan, aktivitas pasar tumpah ini sering kali menyisakan tumpukan sampah yang mengeluarkan bau tidak sedap di sepanjang trotoar.
Para wakil rakyat menilai bahwa pembiaran terhadap praktik ini akan menciptakan kesemrawutan kota yang semakin sulit petugas kendalikan di masa depan. Oleh karena itu, DPRD meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk bertindak tegas namun tetap mengedepankan cara-cara yang humanis. Pemerintah harus segera mengembalikan fungsi jalan raya sebagai sarana transportasi publik yang aman dan lancar bagi semua warga.
Dampak Kemacetan dan Risiko Kecelakaan
Kehadiran pedagang di badan jalan memaksa pengendara kendaraan bermotor untuk memperlambat laju kendaraan mereka secara mendadak. Selain itu, para pembeli yang memarkir kendaraan sembarangan di bahu jalan semakin mempersempit ruang gerak bagi kendaraan yang melintas. Sebab, penyempitan jalur ini sangat rawan memicu kecelakaan lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk di pagi hari.
Akibatnya, waktu tempuh masyarakat menuju tempat kerja menjadi lebih lama karena harus terjebak di tengah kerumunan pasar. Namun, para pedagang beralasan bahwa mereka terpaksa berjualan di pinggir jalan demi menjangkau pembeli secara lebih mudah dan cepat. Selanjutnya, pihak legislatif meminta dinas pasar untuk mengevaluasi kapasitas los di dalam pasar yang mungkin sudah tidak mampu menampung pedagang baru.
Baca juga:Pemkot Palopo Perkuat Program Palopo Bersih Tindaklanjuti Arahan Presiden
Solusi Relokasi yang Layak bagi Pedagang
DPRD menekankan bahwa penertiban tidak boleh hanya sekadar mengusir pedagang tanpa memberikan solusi atau tempat berjualan yang baru. Bahkan, komisi terkait mengusulkan pembangunan pasar darurat atau revitalisasi bangunan pasar lama agar lebih representatif dan bersih. Oleh sebab itu, dialog antara pemerintah dan asosiasi pedagang harus segera terlaksana guna mencapai kesepakatan yang adil.
“Kami mendukung penuh penertiban demi kelancaran lalu lintas, tetapi pemerintah wajib menyediakan tempat relokasi yang layak. Oleh karena itu, koordinasi antar-dinas harus berjalan dengan sinkron,” tegas salah satu pimpinan DPRD.
Selanjutnya, Satpol PP akan melakukan patroli rutin di titik-titik rawan guna mencegah pedagang kembali menggelar dagangannya setelah penertiban usai. Dengan demikian, kedisiplinan para pedagang dan pengguna jalan dapat terbangun secara konsisten untuk menjaga estetika serta ketertiban kota.
Harapan Masyarakat akan Kenyamanan Kota
Warga sekitar lokasi pasar tumpah menyambut baik rencana penertiban ini karena mereka sudah lama mengeluhkan kemacetan yang melelahkan. Sebab, hak pengguna jalan untuk melintas dengan nyaman merupakan kewajiban yang harus pemerintah penuhi secara maksimal. Oleh karena itu, ketegasan aparat di lapangan menjadi kunci utama dalam memutus siklus pelanggaran ketertiban umum ini.
Berikut adalah poin utama tuntutan DPRD terkait penertiban:
-
Tindakan Tegas: Meminta Satpol PP melakukan sterilisasi badan jalan dari aktivitas jual beli secara berkala.
-
Penyediaan Lahan: Mendorong pemerintah daerah untuk membangun pasar satelit baru di wilayah pinggiran kota.
-
Kebersihan Lingkungan: Mewajibkan dinas kebersihan untuk membersihkan sisa limbah pasar segera setelah aktivitas pedagang berakhir.
Meskipun demikian, keberhasilan penataan kota memerlukan kesadaran dari para pedagang untuk tidak melanggar aturan demi kepentingan pribadi semata. Sebagai penutup, langkah penertiban ini merupakan upaya untuk mewujudkan lingkungan kota yang lebih rapi, sehat, dan manusiawi bagi seluruh penduduk. Dengan demikian, mari kita dukung terciptanya ketertiban umum agar setiap mobilitas warga di jalan raya dapat berjalan tanpa hambatan berarti.
